Artmedia Site

BAB I PENDAHULUAN   1.1  Latar Belakang      Ketentuan yang menunjuk kearah badan Kehakiman yang tertinggi adalah pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.Eksistensi Mahkamah Agung ditetapkan setelah diundangkannya Undang-Undang No. 7 tahun 1947 tentang susunan kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaaan Agung yang mulai berlaku pada tanggal 3 Maret 1947.Undang-Undang No. 7 tahun 1947 kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 19 tahun 1948 yang dalam pasal 50 ayat 1 menyebutkan Mahkamah Agung Indonesia ialah pengadilan tertinggi. Undang-Undng No. 14 tahun 1970 tentang "Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman" tanggal 17 Desember 1970, antara lain dalam pasal 10 ayat (2) disebutkan bahwa Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara tertinggi dalam arti Mahkamah Agung sebagai badan pengadilan kasasi (terakhir) bagi putusan-putusan yang berasal dari Pengadilan-pengadilan lain yaitu yang meliputi keempat lingkungan peradilan yang masing-masing terdiri da...

  Makalah Teori Kognitif dan Humanisme Dalam Pembelajaran Mataram, 08 April 2022. BAB II PEMBAHASAN 2.1 Teori Belajar Kognitif Teori kognitif adalah merupakan bagian terpenting dari sains, kognitif yang telah memberi  kontribusi yang sangat berarti dalam perkembangan pendidikan. Sains kognitif merupakan  himpunan disiplin yang terdiri atas ilmu-ilmu komputer, linguistik, intelegensi buatan,  matematika, epistimologi, dan neuropsychology (psikologi syaraf). Pendekatan psikologi kognitif lebih menekankan pada arti penting proses internal mental  manusia. Dalam pandangan para ahli kognitif, tingkah laku manusia yang tampak tidak dapat  diukur dan diterangkan tanpa melibatkan proses mental, seperti motivasi, kesengajaan,  keyakinan, dan sebagainya.  Dalam perspektif psikologi kognitif, belajar pada dasarnya adalah peristiwa mental, bukan  behavioral (jasmaniah) meskipun hal-hal bersifat bihavioral tampak nyata dalam setiap siswa  belajar. Se...

  Butir Pengamalan Sila Kelima dalam TAP MPR Nomor I/MPR/2003 Butir-butir sila kelima Pancasila melalui TAP MPR Nomor I/MPR/2003 sebagai berikut: Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan Mengembangkan sikap adil terhadap sesama Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban Menghormati hak orang lain Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum Suka bekerja keras Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Berikut adalah beberapa contoh penerapan nilai keadilan dalam berbagai lingkungan. Penerap...

  Butir Pengamalan Sila Keempat dalam TAP MPR Nomor I/MPR/2003 Nilai pancasila sila keempat dijabarkan dalam butir-butir sesuai TAP MPR Nomor I/MPR/2003, sebagai berikut: Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan Menghormati serta menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah Dengan itikad baik serta rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah Mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi serta golongan di dalam musyawarah Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, ni...

  Butir Pengamalan Sila Ketiga dalam TAP MPR Nomor I/MPR/2003 Pengamalan nilai-nilai pancasila sila ketiga dijabarkan dalam butir-butir sesuai TAP MPR Nomor I/MPR/2003, sebagai berikut: Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi serta golongan Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara serta bangsa apabila diperlukan Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, serta keadilan sosial Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai persatuan dalam sila ketiga Pancasila juga harus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikut ini adalah beberapa contoh penerapannya: Penerapan nilai persatuan di rumah a. Menanamkan jiwa dan semangat...